Latest Updates

Laporan Praktikum Kebisingan

Laporan Praktikum Kebisingan


LAPORAN PRAKTIKUM II
KEBISINGAN


Dosen Pengampu
Sri Darnoto, SKM, M.kes

Disusun Oleh :
MUSLIHAH
J410110093





PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014
BAB I
 PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam opersional di tempat kerja. Dengan berkembangnya industrialisasi di Indonesia maka sejak awal perlu tentang kemungkinan timbulnya dampak baik terhadap tenaga kerja maupun pada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan berupa penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dapat digolongkan dengan beberapa jenis yaitu fisik, kimia, infeksi, fisiologis dan mental psikologis. Kebisingan, yang termasuk dalam golongan fisik, dapat menyebabkan kerusakan pendengaran/tuli (Soemonegara,1975, Miller,1975).

Kalender Kesehatan

Kalender Kesehatan
JANUARI
25    : Hari gizi nasional
23-30 : Hari Kusta Sedunia

FEBRUARI
4      : Hari kanker sedunia
15    : Hari kanker anak sedunia

MARET
24    : Hari Tuberkulosis sedunia

APRIL
7      : Hari kesehatan sedunia
8      : Hari anak-anak balita
10    : Hari meluas malaria sedunia
11    : Hari kanker tulang

Selayang pandang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Selayang pandang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)


Ketika bangsa Indonesia ingin lepas dari belenggu penjajahan dengan misi zending mereka. Kemudian di tengah bahana gemuruh perjuangan, laksana halilintar di tengah terik matahari siang, suara itu adalah “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” yag diucapkan Proklamator dwi tunggal Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur No 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945.
Namun apa mau dikata, keserakahan menjadi selimut dalam diri manusia yang menginginkan kekuasaan sehingga berambisi untuk merebutnya. Tekad rakyat Indonesia yang tinggi tidak ingin lagi dijajah menjadi kecamuk perang kekuasaan di Tanah Ibu Pertiwi.
Tuntutan perang kemerdekaan tidak dapat ditawar-tawar lagi, ini membutuhkan persatuan dan kesatuan umat islam sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Keadaan umat Islam pada saat itu terdiri dari perpaduan unsur-unsur kebudayaan dan adat istiadat yang berasal dari hindunisme, budhisme dan animisme yang pada akhirnya menimbulkan aliran-aliran kebatinan. Sedang peradaban semakin mengarak sehingga terjadi pembaharuan yang tidak hanya di Indonesia, melainkan diseluruh belahan dunia.

Kader HMI, hendak kemana?

Kader HMI, hendak kemana?

“Tak kenal maka tak sayang”, ungkapan klasik yang sering terdengar ketika kita hendak kali berkenalan dengan seseorang yag artinya “jika kita tidak mengerti atau memahami sesuatu hal/seseorang maka kita tidak akan tahu arti sebenarnya dan tidak dapat menghargai hal/seseorang tersebut[1]. Sama seperti halnya kader HMI, jika tidak mengenal siapa dirinya, mustahil untuk sayang kepada dirinya apalagi untuk mengerti dan menghargai. Maka perlu kiranya kita mengenal siapa kader HMI, sebagai petunjuk untuk mewujudkan Misi HMI.

Mengapa harus ada Sistem Perkaderan ?
HMI berdiri selama 67 tahun silam tentu tidak serta merta menjadi HMI yang saat ini kita rasakan, melainkan menempuh berbagai perjalanan panjang mengingat kebutuhan HMI dengan

Mengawal BPJS dan KIS

Mengawal BPJS dan KIS

Secara hukum, kesehatan di Indonesia menjadi tanggung jawab negara. Hasil amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 mulai menunjukkan keberpihakan negara terhadap masalah kesehatan. Pasal 28 H ayat I menyebutkan bahwa : “…setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”. Jika selama ini sering diperdebatkan apakah pelayanan kesehatan sebagai Private Goods atau Public Goods, dengan adanya pasal diatas maka menunjukan bahwa kesehatan menjadi tanggaung jawab pemerintah dan negara harus berperan dalam pelayanan kesehatan. 
Selain itu pasal 28 H tersebut semakin diperkuat dengan amandemen UUD 1945 tanggal 11 agustus 2002 dimana terdapat dalam amanat MPR bahwa “Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat”, seperti juga tercantum dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945. dalam pasal 3 tersebut, MPR juga menggariskan bahwa ; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”. Menurut Thabrany bahwa amandemen 3 pasal dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa tujuan negara sebenarnya sudah semakin jelas yaitu secara eksplist menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang harus tersedia merata. Dengan kata lain, prinsip ekuitas telah